KOMINFOKUBAR – SENDAWAR. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat menggelar konferensi pers (Press Conference) resmi guna memaparkan progres dan rencana strategis percepatan pembangunan infrastruktur ruas jalan di wilayah Kecamatan Bongan. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Koordinasi, Sekretariat Daerah Kutai Barat, Kamis, (4/6/2026).

Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan bahwa pemenuhan infrastruktur jalan, terutama akses menuju wilayah pinggiran, merupakan prioritas utama pemerintah daerah demi mengentaskan ketertinggalan dan mendongkrak perekonomian masyarakat.

Saat ini, kondisi riil ruas jalan yang menghubungkan tiga kampung berstatus tertinggal di wilayah tersebut baru berupa aspal dan beton sepanjang 10,17 kilometer. Sementara itu, sisanya sepanjang 34,83 kilometer kondisinya masih berupa jalan tanah.

Tantangan geografis ini direspon cepat oleh Pemkab Kutai Barat melalui langkah koordinasi yang intensif dengan pemerintah tingkat atas.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Kutai Barat memenuhi undangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur dalam pertemuan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar pada Selasa, 19 Mei 2026 lalu di Kantor Gubernur Kaltim.

Pertemuan tersebut secara khusus membahas penyesuaian belanja infrastruktur pelayanan publik Pemprov Kaltim Tahun Anggaran (TA) 2026.

Dari hasil pertemuan tersebut, Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Barat menyepakati kerja sama penanganan infrastruktur melalui alokasi APBD Provinsi Kaltim TA 2026.

Langkah ini berupa kegiatan rekonstruksi jalan dari Bongan hingga Gerunggung.

Rencana penanganan ini akan difokuskan pada Ruas Jalan Poros Trans Kalimantan Kilometer 88 ke Kampung Lemper menuju Kampung Deraya, Kampung Tanjung Soke, hingga berujung di Kampung Gerunggung. Proyek strategis ini mencakup pembangunan konstruksi aspal sepanjang 19,2 kilometer serta pengerasan menggunakan agregat sepanjang 14,8 kilometer.

"Pembangunan ini dijalankan melalui kolaborasi erat antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Barat. Adapun pembagian ruas pengerjaan akan disepakati secara teknis antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Barat dengan Dinas PUPR Provinsi Kaltim," jelas Bupati.

Hal yang paling menguntungkan bagi daerah adalah mekanisme setelah selesainya proyek. Pembangunan ruas jalan yang ditangani oleh pihak provinsi tersebut nantinya akan langsung dihibahkan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk pengelolaan jangka panjang.

Melalui keterbukaan informasi ini, Bupati Frederick Edwin berharap masyarakat dapat melihat keseriusan pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan. Sinergi lintas pemerintahan ini diharapkan menjadi solusi permanen dalam membuka keterisolasian wilayah di Kecamatan Bongan.

Peliput : Arsenius, Joy | Penulis : Arsenius

Editor : Donni