KOMINFOKUBAR — SENDAWAR. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat
melalui Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, Kamius Junaidi,
mendorong adanya langkah dan solusi cepat dalam mengatasi kelangkaan bahan
bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang terjadi di Kabupaten Kutai
Barat.
Hal tersebut disampaikannya dalam
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kutai Barat di Ruang Rapat Komisi
Kantor DPRD Kutai Barat, Rabu (13/5/2026).
Rapat tersebut dihadiri unsur
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bagian Hukum, Polres, Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM), serta
sejumlah anggota DPRD Kutai Barat. Kegiatan itu terlaksana atas permintaan
Aliansi Peduli Masyarakat Sentawar (APMS) Kutai Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Kamius
Junaidi menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD perlu mendiskusikan
langkah strategis guna menyikapi persoalan kelangkaan BBM bersubsidi yang
berdampak terhadap masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah
juga telah mengagendakan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi agar
penyalurannya tepat sasaran.
“Saya sudah berkomunikasi dengan
Kadis Perindagkop, nanti segera minta kejelasan terkait dengan kuota di Kutai
Barat ini bagaimana perkembangan terakhirnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah
akan terus berupaya mencari solusi atas persoalan tersebut mengingat dampaknya
cukup besar terhadap aktivitas masyarakat maupun harga kebutuhan pokok.
“Kita harapkan ada langkah atau
solusi yang bisa diperoleh dan apa yang sudah disampaikan kita ketahui sendiri
bahwa dampak ini cukup besar mengenai masalah kelangkaan BBM bersubsidi ini,”
katanya.
Selain itu, pemerintah daerah
juga terus mengingatkan agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat
sasaran sehingga kebutuhan masyarakat Kutai Barat dapat terpenuhi dengan baik.
Sementara itu, Ketua Komisi II
DPRD Kutai Barat, Adrianus, mengatakan meskipun pemerintah hanya menaikkan
harga BBM non subsidi dan tidak menaikkan BBM bersubsidi, kondisi kelangkaan
solar bersubsidi berdampak terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok di
masyarakat.
“Dengan kelangkaan solar
bersubsidi, jangan sampai masyarakat menyebut pemerintah tutup mata. Kita
berharap hari ini kita semua memaksimalkan tugas dan fungsi kita,” ujarnya.
Ketua Aliansi Peduli Masyarakat
Sentawar (APMS), Darsono Edward, menjelaskan bahwa aliansi tersebut terbentuk
karena banyaknya keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan tingginya harga
solar bersubsidi di tingkat pengecer.
“Dengan adanya keluhan masyarakat
mengenai kelangkaan BBM bersubsidi serta harga jual yang terlalu tinggi, oleh
karena itu kami datang ke DPRD supaya segera mendapatkan solusi,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dapat
mengembalikan ketersediaan BBM subsidi sesuai kuota di APMS maupun SPBU serta
memperkuat pengawasan distribusi, khususnya untuk BBM jenis solar.
Peliput : Rahma, Ria | Penulis : Ria
Editor : Donni